JAKARTA, KOMPAS - Sebanyak 18 atlet dayung nasional yang berdomisili di Provinsi Riau hingga saat ini masih enggan bergabung dengan 172 atlet lain di Jatiluhur. Padahal, untuk kebutuhan SEA Games 2011, Program Indonesia Emas mensyaratkan pemusatan pelatihan untuk 200 persen atlet.
Meski demikian, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) tidak berkeberatan jika atlet memang berkehendak berlatih di daerah asalnya. Namun, tempat berlatih tersebut harus memang memenuhi syarat untuk program pelatihan performa tinggi.
Demikian dikatakan Ketua Umum PB PODSI Achmad Sutjipto, Selasa (1/3). Menurut dia, alasan para atlet itu karena tidak bisa meninggalkan kegiatan pendidikan dan pekerjaan. ”Alasan yang masuk akal. Namun, tentu kami juga akan mengecek ke sana, termasuk melihat tempat berlatih atlet, apakah sesuai dengan kriteria untuk atlet elite atau tidak,” paparnya.
Dari 18 atlet tersebut, delapan atlet (empat putra dan empat putri) termasuk atlet peraih medali emas dan perak nomor perahu naga pada Asian Games 2010 di Guang Zhou. Empat atlet putra adalah Eka Okta, Ahmad Supriyadi, Pendrota Kusuma, dan Ikhwan Randi. Adapun empat atlet putri adalah Kiki Paramita, Raudani Ditra, Rifka Elfia, dan Wina Apriyani. Sepuluh atlet lain adalah pemain dayung, kano, kayak, dan perahu naga yang telah memiliki nama di Pekan Olahraga Nasional serta kejuaraan nasional dan internasional.
”Tentu dengan tidak adanya 18 atlet tersebut, latihan di Jatiluhur menjadi berbeda sebab atlet-atlet ini memang aset nasional,” kata Tjipto.
Menurut Tjipto, mengikuti pelatihan nasional bagi atlet adalah sebuah pengorbanan. Apalagi, saat ini Prima menerapkan pelatihan untuk 200 persen atlet, yang berarti akan ada separuh atlet di Prima yang akan dipulangkan menjelang SEA Games.
”Memang berat bagi atlet, harus meninggalkan keluarga, pendidikan, atau pekerjaan di daerah asal untuk mengikuti pelatnas. Padahal, nantinya belum tentu diikutsertakan ke SEA Games dan harus dipulangkan. Bisa jadi akan banyak atlet traumatik,” ujar Tjipto.
Desentralisasi
Menurut Tjipto, gagasan desentralisasi pelatihan mungkin diwujudkan dengan bentuk satelit di tiap provinsi di Tanah Air. Asalkan tiap provinsi melengkapi diri dengan program kepelatihan untuk atlet elite. Untuk itu, infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama pelatih, harus terakreditasi. Itu belum termasuk soal kecukupan gizi, suplemen, dan pemantauan kesehatan.
”Namun, saat ini masih ada gap antara daerah dan pusat. Fasilitas yang lengkap, ya, di Jatiluhur. Jika daerah sudah siap, tentu atlet tidak perlu ke Jakarta. Ini akan meminimalisasi pengorbanan atlet,” kata Tjipto.
Solusi untuk 18 atlet Riau, PB PODSI memberi waktu kepada mereka untuk menyelesaikan urusan sekolah dan pekerjaan hingga Mei. ”Setelah itu, PB akan melihat apakah mereka bisa seperti atlet lain yang di Jatiluhur atau ada penurunan. Pendeknya, silakan atlet berlatih di daerah. PB hanya akan mengeluarkan kebijakan seleksi mengenai standar kriteria atlet, sekaligus entry by name,” ujar Tjipto.
Kebijakan pelatihan untuk 200 persen atlet memang berat buat atlet. ”Bayangkan kalau setelah meninggalkan keluarga, sekolah, atau pekerjaan, lalu ternyata Juli harus pulang karena tidak lolos ke SEA Games,” ujar Tjipto. (IVV)
Sumber : Kompas.com
0 komentar:
Poskan Komentar